Pelantikan

Pelantikan Pengurus IDI Cabang Jakarta Timur Periode 2012-2015 More »

Pelantikan

Pelantikan Pengurus IDI Cabang Jakarta Timur Periode 2012-2015 More »

Pelantikan

Pelantikan Pengurus IDI Cabang Jakarta Timur Periode 2012-2015 More »

Raker

Rapat Kerja Pengurus IDI Cabang Jakarta Timur Periode 2012-2015 More »

Raker

Rapat Kerja IDI Cabang Jakarta Timur Periode 2012-2015 More »

 

Minggu ini PB IDI Akan Gelar Mukernas XX di Mataram

Mukernas IDI XX 2014 di Mataram  NTBPengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) minggu ini akan menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-20 di Mataram mulai tanggal 22 hingga 26 Oktober 2014 dengan tema “Reknstruksi Sistem Kesehatan nasional sebagai Penopang Utama Ketahanan Nasional”.

Kegiatan ini sesuai dengan amanat Anggaran Rumah Tangga (ART) IDI yang menyatakan bahwa Mukernas ini adalah merupakan pertemuan tengah periode dari kepengurusan PB IDI untuk mengevaluasi perjalanan kepengurusan IDI selama tengah periode. Kemudian merumuskan dengan baik rangkaian yang akan ditempuh untuk menyelesaikan program-program yang belum terlaksana setengah periode berikutnya.

“Mukernas ini selain melakukan evaluasi dan merumuskan langkah strategis untuk melaksanakan program yang tersisa, juga akan merumuskan draf awal dalam rangka persiapan muktamar tahun 2015 di Medan,” kata Ketua Umum PB IDI, Dr. Zaenal Abidin MH dalam jumpa pers di Sekretariat PB IDI, hari ini Jumat di Jakarta (17/10/2014).

Mukernas ini, ujar Dr. Zaenal diharapkan dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran dan ide –ide yang dapat menjawab permasalahan Sistem Kesehatan Nasional (SKN), sehingga kesehatan dapat ditempatkan sebagai modal utama kelangsungan pembangunan nasional.

 Juga Mukernas kali ini diharapkan dapat menghasilkan sejumlah rekomendasi terkait dengan kebijakan kesehatan, diantaranya yaitu : mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan jaminan sosial kesehatan dengan sistem universal coverage, sebagai wujud dari komitmen menyehatkan rakyat.

 Selain Dr. Zaenal dalam jumpa pers tersebut turut berbicara Dr. Moh. Adib Khumaidi, SpOT dan Dr. Rosita Rivai.

Sumber : PBIDI

Sosialisasi JKN

peserta-jkn-131217bDalam Rangka Pertemuan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Non Provider di Wilayah Jakarta Timur dengan BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Timur

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Jakarta Timur Mengundang kepada Dokter Playanan Primer Untuk menghadiri

 

“Sosialisasi JKN dan Kesiapan FKTP Sebagai Provider BPJS Kesehatan”

Hari, Kamis 23-Oktober-2014
Pukul 12.00 s/d 16.00WIB
Tempat : Ballroom Lumere Hotel Atrium
Jl. Senen Raya No.135 Jakarta Pusat

GRATIS untuk 15 Dokter Umum (PRAKTEK PRIBADI)
Pendaftaran Hubungi
021-87799687
081212510001 (SMS)
085217010163 (Tanti)
08561175653 (Aiz)

IDI dan PDGI Tolak RUU Tenaga Kesehatan

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dan Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) dengan tegas menyatakan menolak Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Tenaga Kesehatan (Nakes) yang saat ini tengah digodok oleh Komisi IX DPR RI, dan rencananya disahkan pada bulan September 2014 atau sebelum masa jabatan anggota DPR RI periode 2009-2014 berakhir.

“Kami menolak RUU Tenaga Kesehatan karena pembahasannya terkesan sembunyi-sembunyi, selain itu juga dalam pembahasannya tidak melibatkan organisasi profesi kedokeran dalam hal ini IDI dan PDGI,” ungkap Ketua Umum PB DI – Dr. Zaenal Abidin MH, dalam acara jumpa pers di Sekretariat PB IDI Jakarta, Rabu (10/9/2014).

Zainal menuturkan penolakan itu terjadi sehubungan dengan perkembangan pembahasan RUU Tenaga Kesehatn di Komisi IX DPR RI, di mana setelah sekian lama pembahasan RUU tersebut tidak lagi melibatkan pemangku kebijakan, seperti IDI, PDGI dan KKI (Konsil Kedokteran Indonesia), serta adanya upaya untuk menghilangkan peran dan tanggung jawab pemangku kebijakan tersebut, yang telah diatur dalam UU Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

IDI MINTA DOKTER DIBERI PERLINDUNGAN HUKUM

Aturan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran berpotensi menimbulkan ketidaktenangan dan keraguan dokter dalam melaksanakan tugasnya dan dapat menimbulkan defensive medicine, suatu bentuk praktik kedokteran ketika seorang dokter sangat memperhitungkan langkah-langkah aman bagi dirinya agar tidak gampang dipersalahkan atau dituntut pasien.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) – Dr. Zaenal Abidin, MH menjelaskan seorang dokter memiliki kewajiban etik dan kewajiban profesional untuk memberikan pelayanan kedokteran atau menolong pasien. Kewajiban etik dan kewajiban profesional tersebut pun mengharuskan dokter untuk melakukan upaya yang maksimal dalam menolong pasien tanpa memilih-milih kondisi pasien, apakah kondisi pasien bisa disembuhkan atau diselamatkan atau kondisi pasien tersebut sangan kecil harapannya untuk diselamatkan. Hal tersebut menimbulkan kondisi dilematis bagi para dokter. “Kondisi dilematis ini membuat dokter menjadi profesi yang rawan untuk dipersalahkan, bahkan rawan untuk digugat atau dituntut secara hukum oleh masyarakat atau pasien,” ujarnya dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat di ruang sidang pleno MK, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (4/9).