Pelantikan

Pelantikan Pengurus IDI Cabang Jakarta Timur Periode 2012-2015 More »

Pelantikan

Pelantikan Pengurus IDI Cabang Jakarta Timur Periode 2012-2015 More »

Pelantikan

Pelantikan Pengurus IDI Cabang Jakarta Timur Periode 2012-2015 More »

Raker

Rapat Kerja Pengurus IDI Cabang Jakarta Timur Periode 2012-2015 More »

Raker

Rapat Kerja IDI Cabang Jakarta Timur Periode 2012-2015 More »

 

Sosialisasi JKN

peserta-jkn-131217bDalam Rangka Pertemuan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Non Provider di Wilayah Jakarta Timur dengan BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Timur

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Jakarta Timur Mengundang kepada Dokter Playanan Primer Untuk menghadiri

 

“Sosialisasi JKN dan Kesiapan FKTP Sebagai Provider BPJS Kesehatan”

Hari, Kamis 23-Oktober-2014
Pukul 12.00 s/d 16.00WIB
Tempat : Ballroom Lumere Hotel Atrium
Jl. Senen Raya No.135 Jakarta Pusat

GRATIS untuk 15 Dokter Umum (PRAKTEK PRIBADI)
Pendaftaran Hubungi
021-87799687
081212510001 (SMS)
085217010163 (Tanti)
08561175653 (Aiz)

IDI dan PDGI Tolak RUU Tenaga Kesehatan

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dan Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) dengan tegas menyatakan menolak Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Tenaga Kesehatan (Nakes) yang saat ini tengah digodok oleh Komisi IX DPR RI, dan rencananya disahkan pada bulan September 2014 atau sebelum masa jabatan anggota DPR RI periode 2009-2014 berakhir.

“Kami menolak RUU Tenaga Kesehatan karena pembahasannya terkesan sembunyi-sembunyi, selain itu juga dalam pembahasannya tidak melibatkan organisasi profesi kedokeran dalam hal ini IDI dan PDGI,” ungkap Ketua Umum PB DI – Dr. Zaenal Abidin MH, dalam acara jumpa pers di Sekretariat PB IDI Jakarta, Rabu (10/9/2014).

Zainal menuturkan penolakan itu terjadi sehubungan dengan perkembangan pembahasan RUU Tenaga Kesehatn di Komisi IX DPR RI, di mana setelah sekian lama pembahasan RUU tersebut tidak lagi melibatkan pemangku kebijakan, seperti IDI, PDGI dan KKI (Konsil Kedokteran Indonesia), serta adanya upaya untuk menghilangkan peran dan tanggung jawab pemangku kebijakan tersebut, yang telah diatur dalam UU Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

IDI MINTA DOKTER DIBERI PERLINDUNGAN HUKUM

Aturan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran berpotensi menimbulkan ketidaktenangan dan keraguan dokter dalam melaksanakan tugasnya dan dapat menimbulkan defensive medicine, suatu bentuk praktik kedokteran ketika seorang dokter sangat memperhitungkan langkah-langkah aman bagi dirinya agar tidak gampang dipersalahkan atau dituntut pasien.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) – Dr. Zaenal Abidin, MH menjelaskan seorang dokter memiliki kewajiban etik dan kewajiban profesional untuk memberikan pelayanan kedokteran atau menolong pasien. Kewajiban etik dan kewajiban profesional tersebut pun mengharuskan dokter untuk melakukan upaya yang maksimal dalam menolong pasien tanpa memilih-milih kondisi pasien, apakah kondisi pasien bisa disembuhkan atau diselamatkan atau kondisi pasien tersebut sangan kecil harapannya untuk diselamatkan. Hal tersebut menimbulkan kondisi dilematis bagi para dokter. “Kondisi dilematis ini membuat dokter menjadi profesi yang rawan untuk dipersalahkan, bahkan rawan untuk digugat atau dituntut secara hukum oleh masyarakat atau pasien,” ujarnya dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat di ruang sidang pleno MK, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (4/9).

KETERANGAN IDI DALAM SIDANG MAHKAMAH KONSTITUSI

gedung-mahkamah-konstitusiJakarta , 4 September 2014

Yang Mulia Majelis Hakim,

Seseorang yang berprofesi sebagai dokter  harus  memiliki syarat sebagai berikut :

  • Memiliki keilmuan dan keahlian (kompetensi) yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan yang sistematik dan terus-menerus;
  • Memiliki integritas etik
  • Memiliki orientasi melayani atau menolong sesama

Dari  syarat-syarat profesi dokter sebagaimana disebut diatas, maka seorang dokter memiliki kewajiban etik dan kewajiban profesional untuk senantiasa memberikan pelayanan kedokteran atau menolong pasien/orang yang membutuhkan pertolongan medis haruslah dilaksanakan dengan niat yang tulus atas dasar kepercayaan yang diberikan oleh pasien dengan menerapkan keahlian/kompetensinya berdasarkan standar profesi kedokteran.

Kewajiban etik dan kewajiban profesional juga mengharuskan dokter untuk melakukan upaya yang maksimal sekuat tenaga dengan segala keahlian/kompetensi yang dimilikinya dalam menolong pasien, tanpa boleh memilih-milih kondisi pasien, apakah kondisi pasien tersebut bisa disembuhkan/diselamatkan ataukah kondisi pasien tersebut sangat kecil harapannya untuk diselamatkan.